Food Estate,
#KenapaBuruBuru?

Mentan belum bisa menyimpulkan apakah panen gagal atau tidak. Menurutnya tidak mudah menggarap lahan tersebut karena kondisi rawa yang cukup dalam (1,5 m) dengan kedalaman air 50 cm dan pH yang sangat asam, sehingga butuh waktu lebih untuk menggarapnya.

Karena percepatan pola tanam yang dianjurkan pemerintah, 90% petani di Belanti Siam merugi.

Kadis Hortikultura dan Peternakan Kalteng membantah adanya gagal panen, yang ada penurunan produksi karena panen paksa akibat roboh diterpa angin dan hujan.

200-250 ha lahan siap panen dengan hasil panen beragam. Sebagian petani memanen dengan kondisi hijau dan belum matang maksimal karena tanaman roboh akibat angin kencang.

Lumbung pangan di Kalteng terancam gagal panen dan jauh dari harapan petani lantaran banyak faktor, antara lain percepatan masa tanam dan bibit padi tak sesuai jenis tanah.

Presiden Joko Widodo meminta agar daerah mempercepat pembangunan proyek food estate yang ditargetkan selesai pada 2021. Dan meminta kepala daerah yang mendapat proyek food estate mempercepat perizinan.

Pemprov Kalteng menggelar Rapat Komisi Penilai Amdal kegiatan Food Estate.

Kementerian Pertanian optimis tahap awal seluas 30.000 Ha dapat rampung tepat waktu di Desember 2020, dan pada awal 2021, proses penanaman sudah bisa dilakukan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian mengatakan lahan seluas 90.000 ha sudah dibuka untuk food estate dan master plan lumbung pangan Kalimantan Tengah masih dalam proses penyusunan. Sementara Amdal sudah rampung 60 persen.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan dua lokasi kawasan Food Estate di Kalteng dan Sumut tidak melewati batas hutan lindung atau area konservasi lain.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan lahan food estate 165 ribu hektar bukan area gambut dan berada di luar kawasan hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 24 tahun 2020 yang dapat membuat kawasan hutan lindung menjadi area pembangunan lumbung pangan nasional atau Food Estate.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar konsultasi publik penyusunan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa kawasan Food Estate seluas 165.000 Ha.

Kementerian PUPR akan membangun jalan dan jembatan untuk konektivitas kawasan food estate dengan total panjang jalan dan jembatan 111,97 km dengan total anggaran Rp. 1,129 Triliun.

Menteri PUPR mengatakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi Blok A telah dimulai konstruksinya sejak 28 September 2020, dengan kontrak senilai Rp738,04 miliar dan dilaksanakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya dan PT. Adipatria.

Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Food Estate, ditandatangani oleh Menteri LHK. Salah satu isi dalam peraturan ini menyatakan bahwa kawasan hutan lindung dapat dibuka untuk pembangunan food estate.

Penanaman perdana food estate oleh Presiden Joko Widodo. Selain padi, lahan food estate juga akan dikombinasikan dengan komoditas lain, mulai dari jeruk, kelapa, bawang merah, hingga ikan dan itik. Model bisnis ini akan dibangun setiap 1.000 hektare lahan, jika berhasil, model ini akan diterapkan di daerah lain.

Kementerian Pertanian menandatangani MoU kerja sama dengan TNI AD dalam program lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

Menteri Pertahan mengatakan, program food estate akan terus dikembangkan. Nantinya total lahan yang akan dipakai seluas 1,4 juta ha di Kalimantan Tengah.

Kementerian Pertahanan akan menggerakkan prajurit Zeni TNI AD dalam rangka land clearing, land grabbing, untuk siapkan lahan tanaman singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, dan Kabupaten Kapuas.

Aliansi Dayak Bersatu berunjuk rasa menolak transmigrasi dalam program lumbung pangan nasional atau food estate di wilayah tersebut karena dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.

Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan total kurang lebih Rp379 miliar.

Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana untuk ketahanan pangan tahun depan sebesar Rp104,2 triliun. Sebagian dana itu akan digunakan untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate).

Kementerian Pertanian menyiapkan 770.600 ha lahan di eks PLG, Kalimantan Tengah, untuk kawasan food estate. Penanaman padi dapat menggunakan tiga teknik antara lain rawa pasang surut, rawa lebak, dan lahan gambut.

Perum Bulog mempersiapkan pembangunan gudang dan rice milling di lokasi food estate Kalimantan Tengah.

Kunjungan Jokowi, Prabowo, Moeldoko, Syahrul Yasin Limpo, Basuki Hadimuljono dan Suginto Sabran ke lokasi Food Estate di Desa Bentuk Jaya, Kapuas dan Pulang Pisau.

Presiden Jokowi akan membentuk badan yang mengelola pengembangan lumbung pangan. Badan ini akan bekerja sama dengan sama baik dengan pola investasi, BUMN, atau skema lainnya.

Kementerian Pertahanan ditunjuk sebagai leading sector dalam memperkuat food estate.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pemerintah akan menyediakan anggaran sekitar Rp. 6 Triliun lebih untuk 3-4 tahun bagi program Food Estate di Kalteng.

Menteri Pertanian menegaskan, tidak melakukan program cetak sawah baru di lahan gambut tahun ini, hanya intervensi di lahan rawa mineral dengan satu meter kedalaman air.

_{*Sampai sekarang belum ada peta lokasi tepat yang dibuka untuk publik.}

Beredar laporan interim Kaji Cepat Lingkungan Hidup (KLHS) dengan angka luasan yang sama dengan skema luasan dari Kementerian PUPR.

Pengembangan program Food Estate akan dilakukan Kementerian PUPR bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi.

Food Estate direkomendasikan sebagai salah satu dari 89 proyek strategis negara dengan nama “Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Kalimantan Tengah”. Rekomendasi ini ditampung dalam Revisi Perpres PSEL oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Hasil Rakor PUPR, potensi pengembangan wilayah blok A dan D lahan eks-PLG seluas 295.500 ha, dengan luas potensial yang sudah punya sistem irigasi dalam kawasan budidaya 165.000 ha. Seluas 85.500 ha perlu intensifikasi sistem irigasi, 79.500 ha perlu ekstensifikasi.

_{*Cetak Sawah berganti istilah menjadi Food Estate}

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan stok beras hingga akhir tahun masih akan mencapai 4,7 juta ton. Ketersediaan beras dijamin aman hingga akhir tahun 2020.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan, dan Peternakan Kalteng Sunarti mengatakan lahan seluas 300.000 hektar memang disiapkan untuk food estate. Namun, jika semuanya disetujui pemerintah pusat, total lahan untuk pertanian sebesar 663.287 hektar.

Presiden Joko Widodo memerintahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru seluas 900.000 ha di lahan basah dan lahan gambut Kalimantan Tengah demi mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi virus corona Covid-19.

FAO mengeluarkan peringatan bahwa pandemi Covid-19 berpotensi mempengaruhi pasokan pangan dunia akibat terganggunya distribusi logistik bahan pangan dan menurunnya ketersediaan tenaga kerja.